Dua buah karya Yazid Basalamah, yang bertajuk ” SUPERSOUL” ketika pameran tunggal 22 Juli – 15 Agustus 2011 di alila Ubud, Gianyar Bali. Dia berharap penonton tidak hanya akan melihat keindahan hewan digambarkan, tetapi juga akan merasakan semangat yang abadi,” ungkap Yaviz.

payung hitam

Dalam rangka memberikan stimulus atau rangsangan kepada para pegiat seni khususnya teater untuk terus berkarya serta memberikan ruang apresiasi kepada masyarakat melalui pertunjukan teater. Dewan Kesenian Surabaya bekerjasam dengan teater PAYUNG HITAM dari Bandung menggelar pementasan teater dg judul PUISI TUBUH YANG RUNTUH dan barengi pula dengan Workshop Penyutradaraan, Keaktoran dan Artistik yang dijadwalkan sebagai berikut :

a. WORKSHOP dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2010 Jam 19.30 WIB bertempat di Gedung Cak Durasim Jl. Gentengkali No. 85 Surabaya.

b. PEMENTASAN dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2010 Jam 19.30 WIB bertempat di Gedung Cak Durasim Jl. Gentengkali No. 85 Surabaya

Bagi yang berminat mengikuti workshop bisa segera mendaftarkan diri kepada Sdr. Luhur Kayungga alamat Kantor DKS Jl. Gubernur Suryo 15 telpon 031-5454120 Surabaya Kontak person : 0812307774111

Bagi yang ingin nonton pentas teater dimohon kontribusi tiket hanya Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah )

Posisi estetika tak berbeda dari atau tak perlu dibeda-bedakan dengan wilayah-wilayah studi filsafat yang lainnya, entah itu epistemologi, etika, dan sebagainya. Demikian pula dengan cabang-cabang keilmuan yang lain. Ia tidak lebih utama, tidak lebih superior dari yang lain. Biasa-biasa saja.

Masalahnya adalah tidak ada satu ilmu pun, termasuk estetika pada khususnya dan filsafat pada umumnya, yang mampu menjadi ilmu dengan posisi “tersendiri”, seberapa tinggi atau rendah pun status yang diberikan oleh komunitas akademik terhadap keberadaan ilmu tersebut. Tiada satu ilmu yang “tersendiri”, yang posisinya terisolasi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Apalagi untuk masa tiga dasawarsa terakhir ini sekat-sekat ketat yang memberi batas yang tegas antara satu ilmu dengan ilmu yang lain sudah runtuh, atau sudah waktunya untuk diruntuhkan. Itulah yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai gejala blurred genre, yakni ketika kita — dengan background keilmuan apapun — mengadopsi sebuah lingua franca yang sama.

Karya-karya Sigmund Freud atau Jacques Lacan, untuk sekadar contoh, tidak lagi dibaca oleh psikoanalis semata, tetapi oleh kita semua. Juga Roland Barthes, karyanya tidak cuma dibaca oleh kalangan kritikus sastra, tapi oleh lebih banyak lagi orang. Merembes keluar dari sekat-sekat disipliner yang kaku. Ahli ilmu politik, filsuf, linguis, kritikus seni, arsitek, psikolog, atau sosiolog tidak lagi peduli pada sekat-sekat tersebut, lalu bersama-sama membaca Jacques Derrida atau Pierre Bourdieu. Ini yang disebut tadi sebagai lingua franca.
Begitu pula halnya dengan estetika. Ia telah kehilangan sekat-sekatnya, batas-batas yang dahulu telah membuatnya menjadi sebuah ruang yang esoterik. Ia menyebar, membaur dengan disiplin-disiplin yang lain. Kalau ia sudah menyebar seperti itu, berarti ia bisa ada di mana saja dan kapan saja, seperti Coca-Cola. Itu juga sekaligus berarti bahwa estetika tidak lagi punya posisi yang penting, apa lagi yang “tersendiri”.
Tentu saja estetika pernah dan, pada ruang-lingkup tertentu, masih memiliki prestise tertentu. Itu kalau kita pahami estetika bukan melulu sebagai bidang filsafat, melainkan lebih sebagai seperangkat prinsip normatif yang, meminjam istilah Pierre Bourdieu, mendisposisikan praktik-praktik berkesenian. Jadi, secara lebih restricted, pengertian estetika yang terakhir ini adalah estetika sebagai sesuatu yang dijadikan landasan normatif untuk menilai karya seni. Karena, dalam pergaulan keseni(man)an, yang dimaksud dengan estetika cenderung seperti itu. Bukan filsafat estetika, melainkan hanya sebagai alat untuk mengevaluasi, membuat hierarki, dan semacamnya.
Misalnya, dengan dalih estetika, seorang seniman bisa berbuat apa saja dan produknya tetap disebut sebagai karya seni. Seorang perupa meletakkan beberapa keranjang sampah di sebuah galeri, dan itu disebut karya seni instalasi oleh kritikus. Seorang penyair menuliskan sebaris kalimat, “Bulan di atas kuburan,” dan itu disebut sebagai puisi, yang bahkan pernah menimbulkan perdebatan tafsir yang prestisius di tingkat elit kritikus sastra. Di sini estetika tidak lebih sebagai modal simbolik yang diinvestasikan sebagai pemarkah kelas sosial seniman atau kritikus seni.
Dalam hubungannya dengan praktik kritik seni, sampai sejauh ini estetika pun lebih cenderung diperlakukan oleh para kritikus sebagai prinsip-prinsip normatif yang meregulasi apa dan bagaimana (berke)seni(an), dengan standardisasi-standardisasi atau semacamnya. Seorang kritikus membuat penilaian atas sebuah karya seni dengan legitimasi paham-paham estetis tertentu, misalnya. Maka, tidak heran kalau keranjang-keranjang sampah yang dicontohkan di atas disebut sebagai karya seni hanya lantaran ia menjadi bagian dari komunitas wacana tertentu, sementara perabot dapur ibu-ibu petani Jawa tidak pernah sekalipun dihargai seperti itu. Lalu, karya seni X dinilai lebih baik, lebih sublim, lebih menukik, lebih indah, lebih menyentuh, dan sebagainya, dibandingkan dengan yang lain.
Oleh karena itu, andai kata ada orang ngomong perkara estetika, kita perlu segera menegaskan posisi pemahamannya: estetika dalam pengertian yang (bagai)mana? Bila estetika itu menyangkut “keindahan”, maka estetika itu sebenarnya tidak ada gunanya karena ia menjadi preskriptif dan normatif. Buat apa kita membuat parameter atas mana yang bisa disebut seni dan mana yang bukan, mana yang estetis dan tidak estetis. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimana seandainya perlakuan terhadap estetika semacam itu di-prèk-kan saja?

(Ditulis-ulang dari sempalan kecil wawancara yang dimuat dalam GèrbanG, Jurnal Pemikiran Agama & Demokrasi, Vol. 07/No. 03/Mei-Juli 2000, hlm. 20-27.)

Source: http://kedaikebun.com/?p=86

Susahnya, bila Ego berlarut-larut dalam tarikan moral, maka subyek akan lebur dalam ketaksadaran (unconciousness), tapi bila Ego larut dalam pelayanan insting dasar—termasuk kekaguman dan trauma masa lalu, maka subyek akan mengalami neurosis.

Mekanisme kejiwaan seperti paparan Freud diatas, cukup menjadi penjelas mengapa peledakan angka sakit jiwa dikorelasikan dengan tekanan hidup karena kenaikan semua bahan pokok. Pemenuhan insting dasar (makan, minum, dan kelayakan hidup) berubah menjadi represi. Ego lebur dalam pelayanan insting dasar, di tengah ketersedian material yang serba pas-pasan. Dalam situasi seperti inilah, kejiwaan menjadi limbung, dan subyek terjerembab dalam neurosis.

Dalam penjelasan ini, setiap orang berisiko mengalami neurosis, karena senyatanya masyarakat mengalami represi secara kolektif. Oleh karena itu Freud akan jauh lebih kontekstual bila digunakan untuk menjelaskan gejala kejiwaan masyarakat secara umum, di tengah melonjaknya harga bahan pokok akhir-akhir ini.

Bila Id tidak lain adalah semua kekaguman dan trauma masa lalu, maka semua memahami, kekaguman masa lalu kita sebagai masyarakat agraris adalah kekayaan alam yang melimpah. Meski begitu, trauma masa lalu kita ternyata tidak lain adalah kelaparan itu sendiri. Sejak masa penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang masyarakat senyatanya memang selalu dihantui oleh kelaparan.

Di masa penjajahan, kelaparan terjadi karena kekayaan alam yang dipindah ke Eropa, sementara di masa kemerdekaan sampai sekarang kelaparan terjadi karena kekayaan alam dikorupsi secara masal.
Ego masyarakat tidak mungkin melayani kekaguman dan trauma masa lalu tersebut. Menjadi makmur dan sejahtera, Ego masyarakat sudah tidak mengetahui jalannya, meskipun di sisi lain masyarakat juga tidak kuasa mengingat trauma kelaparan masa lalu.

Dalam posisi seperti inilah, ulasan ini membutuhkan penjelasan Jacques Lacan tentang bagaimana Ego menemukan resolusi atas situasi kejiwaan ini. Lacan menyebut relasi Id dan Ego sebagai mana digambarkan di atas, merupakan sebentuk imaji tentang ’keutuhan’, yang sebenarnya tidak pernah hadir dalam pengalaman subyek.
Sebagai tokoh yang merevisi gagasan Freud, Lacan berpendirian bahwa pengalaman kejiwaan subyek akan dilalui dengan menguatkan obsesi tentang keutuhan yang senyatanya selalu absen (Barker,1999).

Di level lebih makro, keutuhan yang dimaksud Lacan tersebut dapat ditemukan dalam semua bahasa konseptual yang dijanjikan oleh negara (dan dipercaya masyarakat) tentang kesejahteraan (welfare), pembangunan, kemakmuran dan pemerataan. ‘Keutuhan’ bahwa melimpahnya sumberdaya alam selalu berkorelasi dengan kesejahteraan. Sayangnya, keutuhan ini senyatanya tidak pernah hadir, justru trauma kelaparan yang selalu merepresi kesadaran masyarakat.

Bayangkan bila masyarakat menggelembungkan obsesinya tentang kesejahteraan hidup, di tengah bahaya kelaparan. Kejiwaan masyarakat akan mudah limbung, dan pada akhirnya mengalami neurosis.
Bukan tanpa alasan bila masyarakat menjadi histeris dan gampang membunuh. Di Jambi, seorang warga membunuh ketua RT-nya di saat pembagaian dana BLT. Di Indramayu, Kantor Kepala Desa dirusak secara masal oleh warga yang tidak kebagian kartu BLT. Masyarakat telah mengalami gangguan jiwa secara kolektif, justru karena kekaguman dan trauma masa lalunya.

Meskipun begitu, histeria bukanlah satu-satunya ekspresi gangguan jiwa. Ada juga yang berbentuk skizofrenia, phobia, atau bahkan mengeksklusi diri dari riuh rendahnya kekacauan hidup.
Rencanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur melakukan studi banding ke luar negeri dengan total anggaran 5,5 Milyar, tentu saja bisa dibaca sebagai bentuk eksklusi diri dari riuh rendahnya jeritan masyarakat karena ancaman kelaparan. Padahal ini adalah ekspresi gangguan kejiwaan. Dengan begini, para anggota dewan itu bisa jadi mengalami gangguan kejiwaan yang sama seperti yang dialami masyarakat.

Dalam situasi krisis seperti ini, gangguan kejiwaan bisa mengambil ekspresi yang berbeda-beda, akan tetapi simpulnya tetap sama saja. Muasal semua bentuk gangguan kejiwaan tersebut adalah kekaguman atas melimpahnya sumberdaya alam dan trauma atas kelaparan di masa lalu.
Kesamaan simpul seperti inilah yang menjadikan Frantz Fanon meyakini bahwa semua model gangguan kejiwaan yang terjadi di negara bekas jajahan—semisal Indonesia, merupakan produk kolonialisme (Fanon, 2000). Pengalaman dalam represifitas penjajahan menstrukturisasi kejiwaan masyarakat dalam bentuk kepribadian terjajah, mental inlander.

Dalam konteks tertentu, struktur kepribadian yang dimaksud Fanon merujuk pada kedirian yang jengah. Orang selalu melakukan penegasan diri bahwa ia bisa satu level dengan Eropa. Ini juga yang menjelaskan mengapa para anggota dewan memaksa diri untuk tetap berangkat studi banding ke Eropa.
Dalam konteks lain, mental inlander juga merujuk pada makna apocalypse, sebuah kondisi haus darah dan hilangnya belas kasihan.

Akhol Firdaus adalah peneliti di Lembaga Pinggir Indonesia

Dalam kesempatan ini, jalan masuk yang saya pilih untuk menuju ke diskusi mengenai hal pengelolaan yang lebih mendalam dalam dunia seni rupa Indonesia adalah perdagangan karya seni yang saat ini omsetnya mencapai milyaran rupiah perbulannya. Namun demikian diskusi saya ini hanya bersifat pengantar, maka setelah ditemukan hal-hal yang lebih spesifik pada semua lini, maka setiap individu yang terlibat dalam lini-lini tersebut sepatutnya bekerja sesuai kapasitasnya.

PENGELOLAAN
Pengelolaan biasanya dijalankan oleh seseorang, kelompok orang, atau perusahaan, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Contoh, tujuan perseorangan misalnya kaya, punya toko, lulus lebih cepat, naik haji pada usia muda, punya motor, dlsb. Contoh tujuan kelompok, misalnya warga kampung padat hunian memiliki MCK (Mandi Cuci Kakus) yang bersih dan sehat, memiliki resapan air hujan bersama. Semakin rumit tujuan seseorang, kelompok orang, atau perusahaan maka usaha-usaha pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan juga lebih rumit dan waktu dalam mencapai tujuan itu juga akan ikut terpengaruh. Salah satu bentuk usaha pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan adalah penyertaan aktivitas tambahan, misal menabung, belajar lebih giat, bekerja paruh waktu setelah selesai kuliah, menambah modal usaha, efisensi waktu bekerja, melakukan spesialisasi pekerjaan, dll.

TUJUAN EKONOMI
Beberapa diskusi yang telah terjadi, baik itu bersifat formal atau non formal, rata-rata menggaris bawahi kata /Indonesia/ dengan mempertanyakan “Indonesia yang mana dulu?”. Kali ini, saya tidak mempersoalkannya. Bagi saya mau Indonesia yang di bagian mana saja, ketika membicarakan tentang pengelolaan maka kata /tujuan/ tetap lebih dahulu harus ditanyakan. Bagi para seniman: “apa tujuanmu berkarya?”, bagi para pemilik galeri: “apa tujuanmu mendirikan galeri?”, bagi para kolektor karya seni: “apa tujuanmu mengoleksi karya seni”, bagi pengajar seni: “apa tujuanmu mengajar”, bagi para pedagang karya seni: “apa tujuanmu menjual beli karya seni?”, bagi para dermawan: “apa tujuanmu mendermakan uangmu untuk karya seni?”, bagi para penyelenggara even kesenian: “apa tujuanmu menyelenggarakan even ini atau itu?”, dll. Pertanyaan ini sebaiknya dijawab dulu oleh siapa saja yang terlibat dalam dunia seni rupa di wilayah manapun di Indonesia, dengan demikian, selanjutnya kita melihat bagaimana pengelolaan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jawaban orang-orang itu akan menggambarkan nilai-nilai sosial ekonomi yang diikuti oleh orang-orang itu, ketika itu. Jawaban yang bersifat kebendaan seperti saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin punya uang banyak, saya ingin keluarga saya lebih sejahtera dari saya dulu, saya ingin membantu orang tua, adik saya banyak orang tua saya miskin, dll, menggambarkan bahwa bekerja adalah usaha untuk mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian pola hidup keseharian orang-orang itu adalah sederhana untuk tujuan bertahan hidup. Ciri dominan golongan ini adalah menjalankan pekerjaannya secara berulang-ulang dan sama. Secara ekonomi tujuan orang-orang itu sederhana dan tidak membutuhkan pengelolaan yang rumit juga.

Berkarya seni = bekerja
Di dalam dunia seni rupa ketika berkarya dianggap sebagai kegiatan ekonomi maka karya yang dihasilkan disebut sebagai produk ekonomi, bernilai tukar dan bisa diperjualbelikan, menghasilkan laba, direproduksi secara terus menerus, dll. Di lain pihak, dunia usaha cenderung lebih membutuhkan praktisi ketimbang teoritisi (baca: kritikus, sejarawan seni), outputnya bisa segera tampak, yaitu: hasil produksi yang seragam karena reproduksi yang sama, terus-menerus, atau peniruan sebagai konsekuensi atas permintaan pasar. Produksi (supplay) akan terus-menerus terjadi dan harga akan naik ketika permintaannya tetap tinggi. Kemudian proses peniruan dan atau proses reproduksi tidak terbatas pada produknya tetapi juga pola proses transaksi jual belinya. Pengelolaan dengan tujuan ekonomi dalam dunia seni rupa, telah sangat menguntungkan. Situasi ini akan memunculkan spekulasi karena penyandang dana tidak mau kehilangan keuntungan atas investasi yang telah ditanamkan. Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan perolehan. Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai risiko, maka investasi yang berisiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang tinggi, oleh karena itu investor sangat membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang diinginkan. Dalam situasi ini maka maraknya lelang karya seni menjadi peristiwa yang logis sebagai alat penyedia informasi mengenai harga-harga. Namun informasi yang disediakan sekaligus menjadi pisau bermata dua bagi lapisan yang mengalami pencerahan kedua atau selanjutnya. Masalah yang terjadi adalah kegagapan kelas. Karena investor kedua atau yang selanjutnya itu, sebenarnya adalah pasar bagi investor yang telah maju lebih dahulu. Peristiwa ini terjadi karena tidak adanya kesadaran akan perbedaan nilai-nilai sosial dan ekonomi pada lapisan-lapisan yang berbeda. Istilah trendinya “culture shock”. Beberapa karya seni pada suatu saat bisa terjual lebih tinggi tinimbang nilai naturalnya. Analoginya demikian, nilai intrinsik uang kertas tidak sebanding dengan nilai nominalnya, artinya sebagai kertas tidak ada harganya, tetapi setelah dicetak sedemikian rupa, maka bisa berharga 5.000,00 , 10.000,00 , atau bahkan 100.000,00 . Nilai intrinsik sebuah lukisan adalah kanvas dan cat yang dipakai tetapi setelah diolah sedemikian rupa bisa berharga 10.000.000,00. Dalam dunia perduitan karena perangkat pembuat nilainya telah tersusun dengan sangat baik, maka ketika Bank Indonesia menerbitkan uang model baru sekalipun, selama tercetak angka 10.000 maka berlakulah kertas itu sebagai alat tukar baru menggantikan yang lama. Tetapi bagaimana dengan karya seni? apakah perangkat pembuat nilainya sudah tersusun rapi? Selama tidak ada, maka yang berlaku adalah yang dominan. Artinya, bisa jadi banyak uang terbuang percuma karena tertipu.

MOTIF INDIVIDU dan PENGELOLAAN dalam DUNIA SENI RUPA
Satu hal yang harus diperhatikan bersama yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas di dalam suatu usaha dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana atau prasarana yang dimiilki, melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusianya. Dalam konteks pengelolaan dalam dunia seni rupa di Indonesia, motif individu yang berada dalam jaringan pengelolaan itu mempunyai peranan besar dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya itu. Biasanya bentuk motivasi yang paling mengedepan dalam suatu usaha adalah uang. Tujuan yang tidak jelas ditambah motivasi yang bersifat materialistik belaka adalah pasar ideal bagi para produsen.

HAL PENGELOLAAN DALAM SENI RUPA DI INDONESIA
Uraian saya pada dua lembar dimuka adalah abstraksi pola produksi konsumsi dan motif individual dalam hal memandang karya seni. Efek ekonomisnya logis, karena perdagangan marak, banyak seniman menjadi lebih sejahtera, dan berimbas pada jaringan produksi lain yang langsung berhubungan seperti: produksi kanvas, cat gambar dan teman-temannya, tukang pigura dan pembuat spanram, usaha pengepakan dan jasa pengiriman, dan yang tidak langsung berhubungan seperti penyedia jasa provider telepon seluler, jaringan TV nirkabel, dan saya. Secara geografis, klasik, seniman yang tinggal di pulau Jawa lebih menikmati kemakmuran ini. Atau seniman yang punya langkah strategis walau tidak tinggal di pulau Jawa, seperti Eddi Hara. Secara ekonomi langkah-langkah strategis seperti yang disusun oleh Eddi Hara perlu ditiru. Berpikir ekonomi sangat penting dalam konteks meraih hidup yang lebih baik secara ekonomi. Dan hak atas hidup yang lebih adalah hak semua orang. Seniman Indonesia di sudut manapun di Indonesia perlu membuat perencanaan strategis. Apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah perencanaan yang dibuat berdasar atas pembacaan isu-isu strategis. Isu strategis adalah hal/problem yang sedang mengemuka pada kurun waktu tertentu dan lokasi tertentu yang membawa dampak (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan) besar pada kehidupan masyarakat dalam waktu tertentu dan lokasi tertentu tersebut. Konsep-konsep tersebut perlu dipikirkan kembali oleh setiap pihak yang berkepentingan terhadap isu-isu strategis itu.

Apakah perdagangan karya seni dalam kualitas seperti yang sedang terjadi saat ini merupakan isu strategis?
Dalam satu tahun terakhir ini inventasi yang telah ditanam sangat besar. Artinya investor yang telah menanamkan modalnya secara besar dalam perdagangan ini tentu ingin uangnya kembali. Implikasi positifnya proyek ini masih akan berlangsung lebih lama di Pulau Jawa. Selama menguntungkan (labanya positif), sebuah usaha akan terus dijalankan dan dikembangbiakkan. Motivasi yang ditawarkan proyek ini besar sekali, sehingga seniman-seniman baik yang telah menikmati imbalan ini akan terus berproduksi selama masih ada permintaan. Dilain pihak proyek ini memotivasi seniman pada lapis berikutnya untuk terlibat dalam rantai produksi. Secara sosial, berdasarkan pengalaman di Indonesia, usaha yang hanya melibatkan golongan masyarakat menengah ke atas secara ekonomi dalam rantai produksi dan konsumsinya, tanpa ada system nilai yang mendasari terbentuknya usaha itu, tidak akan berdampak apapun. Karena isu yang dikembangkan hanya akan berputar-putar dalam lingkaran tersebut. Contoh, usaha gelar Master, Doktor Honoris Causa, dan produksi fashion kelas tinggi. Dengan demikian dampak secara politis juga tidak ada. Usaha yang bisa berdampak politis tinggi misalnya air minum. Kemudian bagaimana melihat kebudayaan? Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dengan setiap bentuk perubahan. Pertanyaannya: “ perubahan macam apa yang diakibatkan oleh praktek jual beli lukisan?” Kalau tidak ada ya tidak perlu repot-repot dipikirkan. Demikianlah, minimal dengan analisis sederhana seperti itu, isu perdagangan karya seni dalam kualitas seperti yang sedang terjadi saat ini tidak bisa disebut sebagai isu strategis. ***
Sumber: http://kedaikebun.com/?p=88

Negara adalah sebuah elemen penting dalam dunia kesenian. Pemerintahan di Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam usaha untuk membentuk (secara langsung ataupun melalui campur tangan tidak langsung) sebuah dunia seni yang ideal berdasarkan apa yang mereka inginkan.

Mulai dari pasca pengakuan kedaulatan Belanda terhadap indonesia (1949) sampai dengan pemerintahan terbaru sekarang ini. Setiap pemerintahan memang mempunyai gradasi kepentingan terhadap kesenian. Pada pemerintahan awal (1950-an) yang kurang lebih menerapkan sebuah demokrasi liberal ala barat, pemerintah memberi subsidi kepada setiap seniman (terutama pelukis, pematung dan penari) setiap bulan. Iklim yang demokratis itu juga merangsang tumbuhnya sebuah kebebasan berekspresi yang sampai sekarang pun sulit dicari tandingannya.

Setelah ekperimentasi dengan demokrasi liberal, yang oleh angkatan darat disebut dengan kegagalan demokrasi barat, pemerintahan digantikan dengan sebuah bentuk pemerintahan yang fasistis dengan menempatkan sukarno (presiden pertama Indonesia) sebagai penguasa tunggal. Sukarno adalah seorang penggila seni yang sangat fanatik. Favoritnya tentu saja (seperti halnya para fasifis lainnya; Hitler, Musolini kecuali Suharto tentu saja) seni realis karena “kegilaannya” itulah sebagian seniman realis memperoleh banyak keuntungan finansial darinya; karyanya dikoleksi (meskipun seorang presiden, sukarno bukalah orang kaya sering kali ia harus membayar koleksinya secara mencicil), memperoleh kesempatan untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya.

Pada saat yang kurang lebih sejaman mulai muncul fenomena baru di dunia seni; seni digunakan sebagai media propaganda partai politik. Setelah “kemenangan sensasional” (sesungguhnya mereka hanya menempati urutan nomer tiga dibawah beberapa partai nasionalis dan partai Islam akan tetapi oleh para pengamat itu dianggap sebagai sebuah kemenangan setelah partai ini sempat dibreidel beberapa tahun sebelumnya) Partai komunis Indonesia pada Pemilu pertama (1955), yang antara lain karena menggunakannya seni sebagai media propaganda partai.

Setelah itu, hampir semua partai polititk menggunakan seni sebagai senjata penarik massa (cara yang kurang lebih sama juga digunakan sekarang oleh Partai Kedadilan Sejahtera, sebuah partai Islam yang banyak menggunakan seni Islam untuk merebut massa pemilih mereka). Secara perlahan tapi pasti peran negara yang pada awalnya menjadi patron penting (lewat bantuan per bulannya dan proyek monumennya) digantikan oleh peran patronase partai politik. Akan tetapi satu bagian yang kemudian hilang dalam fase ini adalah kebebasan berekspresi, seni menjadi sub ordinat kepentingan politik.

Setelah pembantaian komunis di tahuan 1965 (secara dramatik digambarkan pada beberapa tempat di Indonesia setiap tiga detik seorang manusia dibantai), kesenian yang menghamba pada partai hilang oleh karena partai politik di jadikan semata-mata sebagai simbol demokrasi. Peranan militer yang sangat kuat membuat kesenian yang hidup adalah seni yang apolitis, seni yang tidak perlu bicara tentang pembantaian 65 misalnya.

Seni rupa yang hidup waktu itu adalah seni non figuratif (abstrak ekspresionisme, dekorativisme, dan lain sebagainya), selain itu kiblat seni yang awalnya lebih kepada blok komunis beralih ke Amerika. Banyak pengajar yang dikirim belajar ke Amerika dan sebagian daripadanya berasal dari Institut Teknologi Bandung (sebuah akademi seni di bandung yang oleh seniman yogyakarta sering disebut sebagai labolatorium barat. Sebuatan ini sesungguhnya lebih berbau emosiaonal dibandingkan berdasarkan sebuah alasan yang logis). Proyek Amerikanisasi intelektual itu berimbas kepada tumbuhnya “kelas menengah” yang sangat barat atau katakanlah sangat amerika dalam gaya hidupnya. Akan tetapi secara ironis mereka kehilangan fungsi utama kelas menengah sebagai agent of change. Hanya seniman yang bekerja dengan selera yang ditentukan oleh negara saja yang bisa hidup waktu fasisme suharto (presiden Indonesia ke dua). Peranan negara menjadi sangat dominan, bisa dikatakan negara adalah bapak dan ibu dari kesenian. Konsekuensi sentralistik fasisme suharto adalah negara kemudian membangun sentra-sentra kesenian di propinsi-propinsi di Indonesia. Beberapa di antaranya mempunyai fasilitas nomer satu, akan tetapi oleh karena tujuan pembangunanya bukan untuk mensuport kesenian akan tetapi melakukan kontrol, maka infrastruktur itu tidak lah dilengkapi dengan human resources yang memadai dari segi kualitasnya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah pemborosan luar biasa dan kemudian diikuti dengan rantai korupsi tak berkesudahan.

Pada fase ini negara, intelektual negara (yang sebagian besar mengajar di universitas negara) dan angkatan darat adalah trinitas suci di medan seni Indonesia. Syukurlah rezim yang menyeramkan ini akhirnya tumbang karena keserakahan mereka sendiri, akan tetapi sistem yang sudah mereka wariskan akan tetap bertahan ratusan tahun setelahnya selama tidak adanya suatu tindakan revolusioner untuk mengubahnya.

Saat sekarang ini sebagian seniman tidak hanya sibuk dengan membuat karya akan tetapi sebagian kecil di antara mereka juga sibuk dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena telah muncul ketidak percayaan terhadap bangunan lama (lembaga kesenian, sekolah seni, galeri negara) yang dikreasi oleh rezim Orde Baru. Kemunculan seniman yang aktif dalam pembangunan infrastruktur seni adalah sebuah alternatif untuk memecah kebuntuan. Misalnya saja dengan mendirikan galeri yang tidak birokratis dan pro pada seniman dan penonton seni, membuat sekolah-sekolah alternatif yang pro pada muridnya, membuat dan merancang pameran-pameran kritis dan lain sebagainya.

Kesenian menjadi lebih hidup dan berwarna, negara ditempatkan sebagai limp duck yang hanya bisa menonton sebuah perubahan dengan mata kosong.

Akan tetapi agenda selanjutnya yang harus dilakukan oleh aktifis seni adalah kemudian memberdayakan kembali negara, menguatkan negara dan sekaligus mengontrolnya untuk tidak berubah kembali menjadi monster. Negara yang lemah ternyata menumbuhkan kelompok militan yang mengatasnamakan agama, partai politik, dan kesukuan untuk mengambil alih peran negara dalam melakukan kontrol. Dalam kenyataannya mereka adalah sebuah copy dari kekerasan negara yang dalam beberapa segi ternyata bisa menjadi jauh lebih kejam.

“Tugas” para aktifis seni kemudian adalah menggunakan seni sebagai entry point untuk melihat masalah-masalah sosial, tidak hanya mengejar kesempurnaan artistik akan tetapi juga kesadaran sosial yang dipraktikan. Galeri yang sebelumnya adalah “budak” keindahan diubah menjadi sebuah labolatorium sosial di mana hal-hal genting bisa diskusikan tanpa harus peduli dengan norma, taboo, dan kontrol sosial. Dan negara hanya bisa berdiri di luar menunggu dengan cemas, tanpa perlu menjejakkan sepatunya satu inci pun ke lantai galeri.

Pemberdayaan negara bisa jadi bukanlah sebuah keputusan yang populer dan bisa jadi juga tidak mungkin, atau katakanlah sangat sulit dilakukan. Persoalannya adalah negara telah gagal menyiapkan birokratnya sebagai sebuah mesin yang efektif. Mentalitas birokrasi Indonesia adalah tuan yang lamban yang selalu minta dilayani dan bukan pelayan kepentingan publik. Mentalitas yang remuk akibat dari policy negara sebelumnya yang menempatkan birokrat sebagai kumpulan angka dan massa yang dapat dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan poltik negara. Sebagai contoh Taman budaya (Yogyakarta Art Council) dipenuhi oleh pegawai yang praktis tidak melakukan apa-apa, hanya sekitar 10 persen (atau bisa jadi 10 orang) dari sekian puluh pegawai yang bekerja dengan komitmen dan sungguh-sungguh.

Akan tetapi resiko ini saya kira haruslah tetap diambil, karena negara yang kuat dan demokratis adalah pelindung utama dari kaum minoritas dan seniman adalah salah satu kaum minoritas itu.

Saya kira mimpi itu akan segera terjadi selama tidak ada “tangan Tuhan“ yang mengganggu. ***

Dikutip dari : http://kedaikebun.com/?p=89

Penyair Sabrot D Malioboro terpilih menjadi Ketua Umum DKS periode 2009-2014 dengan mengantongi 60 suara, mengalahkan Luhur Kayungga (teater) yang memperoleh 37 suara, Rokim Dakas (teater) sembilan suara, dan Desembe (pengusaha) hanya memperoleh enam suara.

Terpilihnya mantan anggota DPRD Surabaya di era Orde Baru itu merupakan rangkaian dari perjalanan panjang seniman Surabaya menghidupkan DKS.

Sejak musyawarah untuk memilih pengurus dengan sistem presidium pada 1 Mei 2004, DKS seperti mati suri.

Ketika itu, Ivan Haryanto meraih 74 suara, Yunus Jubair 31 suara, Surin Wilangon 26 suara dalam pemilihan yang diikuti 13 calon.

Atas perolehan itu, Ivan Haryanto, Yunus Jubair, dan Surin Wilangon ditetapkan sebagai presidium untuk memimpin DKS selama tiga tahun.

Sekitar dua bulan setelah terpilih, anggota presidium DKS dihadapkan pada masalah yang kemudian berlarut-larut, yakni tidak kunjung keluarnya SK kepengurusan dari Walikota Surabaya.

Kalangan seniman kala itu sudah berupaya melakukan pembicaraan dengan Wali Kota Bambang DH, namun tidak pernah berhasil karena hanya ditemui beberapa pejabat di bawahnya.

Pengurus DKS perlu mendapatkan SK Walikota, kata mantan Sekjen DKS, Autar Adillah karena keberadaan organisasi itu merupakan wujud dari instruksi Mendagri No. 5A tahun 1995.

“Jadi DKS ini resmi dibentuk atas instruksi Mendagri secara struktural yang tujuannya meningkatkan apresiasi seni bagi masyarakat serta membuat konsep kesenian untuk disumbangkan kepada pemerintah daerah. DKS ini bukan yayasan atau apa,” kata dosen Unesa itu.

Akibatnya, pengurus DKS saat itu beralasan tidak bisa melaksanakan program karena tidak ada legitimasi, termasuk dukungan dana dari pemerintah kota.

Menghadapi kenyataan tersebut, Ivan Haryanto ketika itu mengatakan, DKS sedang menghadapi tembok tebal. Ia mengemukakan, sejak 1971 DKS tidak pernah menghadapi masalah untuk mendapatkan SK Walikota.

Prof Dr Setya Yuwana Sudikan yang saat itu menjabat Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) mengatakan, belum turunnya SK tersebut karena masalah komunikasi. Ia mengemukakan, kemungkinan komunikasi sebelumnya kurang bagus dengan Bambang DH.

Guru Besar Unesa itu justru menyayangkan sikap pengurus DKS yang dianggap membesar-besarkan masalah karena menyatakan akan beraudiensi dengan DPRD. Sikap seperti itu justru dianggap merugikan DKS sendiri.

Sekitar Agustus 2004, pengurus DKS menggelar audiensi dengan DPRD Surabaya dengan menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Muhtadi dan Kepala Bagian Hukum Hadi Siswanto.

Pertemuan itu tidak membuahkan hasil, hanya bisa meluruskan pernyataan seorang pejabat pemerintah kota yang menyebut DKS sebagai ormas. Aktivis DKS juga berhasil meyakinkan bahwa kepengurusan DKS memang membutuhkan SK Walikota.

Sekitar November 2004, SK Walikota turun dengan jadwal pelantikan direncanakan pada 11, 12, atau 13 Nopember 2004. Meskipun demikian, bantuan dana dari Pemkot Surabaya untuk DKS harus menunggu tahun anggaran 2005.

Keluarnya SK itu ternyata belum menyelesaikan persoalan di DKS karena pelantikan yang dijanjikan pemkot ternyata molor lagi dengan jadwal ulang antara 22 hingga 26 Nopember.

Pelantikan akhirnya dilaksanakan 1 Desember 2004. Namun saat itu pengurus DKS memberikan kesan yang kurang baik bagi Walikota Bambang DH yang sudah mulai menunjukkan perhatian pada DKS.

Saat itu, Bambang DH yang dikenal sering datang ke acara tepat waktu, justru menemukan lokasi pelantikan yang kosong. Saat itu Bambang DH datang sekitar pukul 08.45 di ruangan tempat pelantikan di gedung balai kota.

“Tadi pukul 09.00 kurang 15 menit, sebetulnya saya sudah ke ruangan ini, tapi kok masih kosong. Kemudian ada seorang panitia pelantikan saya tanya, dan jawabannya, biasa seniman pak. Ini maknanya apa, saya tidak tahu,” kata Bambang saat itu.

Pelantikan yang dihadiri penyair Zawawi Imron, Prof Dr Setyo Yuwono Sudikan (Guru Besar Unitomo), Prof Dr Sam Abede Pareno itu tidak serta merta membawa DKS menjadi lembaga yang dapat memberikan masukan ke pemkot.

Padahal saat itu, ada dua guru besar yang dinobatkan menjadi anggota Biro Litbang DKS, yakni Prof Dr Ayu Sutarto dari Unej dan Prof Ir Johan Silas dari ITS.

Rupanya sistem kepemimpinan presidium menyulitkan langkah pengurus untuk bergerak. Ibaratnya satu kapal memiliki tiga nakhoda sehingga tidak ada kesatuan pandang dalam menjalankan roda organisasi.

Apalagi sekitar Desember 2005 atau setahun setelah dilantik, seorang anggota presidium diduga melarikan uang bantuan dari pemkot untuk DKS.

Saat itu, seorang anggota presidium merasa berhasil melobi pejabat pemkot sehingga DKS mendapatkan dana Rp50 juta. Pengurus itu merasa berhak mendapatkan uang bagian 20 persen atau sebesar Rp10 juta.

Masalah itu kemudian diselesaikan secara kekeluargaan karena pengurus tersebut mengembalikan uang DKS. Pengurus presidium itu akhirnya mengundurkan diri dari struktur DKS.

Persoalan uang dan tidak tepat waktu saat pelantikan bisa jadi menjadi catatan buruk DKS bagi pejabat Pemkot Surabaya. Karena itu pada proses selanjutnya, DKS tidak mendapatkan perhatian apa-apa dari walikota.

Ketika kepengurusan dengan sistem presidium yang boleh dikatakan tidak berbuat apa-apa untuk DKS itu berakhir 2007, organisasi kumpulan seniman itu tidak kunjung bisa menyelenggarakan musyawarah untuk memilih pengurus baru.

Salah satu persoalannya adalah, tidak ada perhatian dari pemerintah daerah setempat. Aktivis DKS kembali menghadapi kesulitan untuk menghadap walikota.

Bahkan mereka sempat bertemu dengan Wakil Walikota Arif Afandi yang dekat dengan seniman karena pejabat itu bekas wartawan.

Namun Arif yang berjanji menyampaikan aspirasi seniman itu rupanya tidak berhasil melobi atasannya. Buktinya, Bambang DH tetap belum bersedia bertemu seniman.

Padahal, menurut Farid Syamlam, ketika itu sang wakil menjanjikan agar musyawarah DKS bisa digelar Februari 2008. Waktu terus berjalan, tapi DKS tak kunjung bisa bergerak, apalagi pengurusnya sudah lari semua.

Satu-satunya pengurus yang ketika itu aktif menjalankan fungsinya adalah Farid Syamlan sebagai Humas yang juga merangkap Manajer Galeri Surabaya.

Pada situasi seperti itu, Pekmot Surabaya kemudian menghentikan batuan dana Rp2 juta setiap bulan ke DKS. Akibatnya DKS tidak mampu membayar telepon dan pegawai yang menjaga sekretariat yang terletak di bekalang masjid DPRD Surabaya itu.

Kini, penantian panjang itu telah selesai dan kepengurusan DKS kembali ke sistem awal dengan dipimpin seorang ketua umum dibantu beberapa ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya.

Sejumlah pekerjaan menunggu pengurus baru dengan komandan Sabrot D Malioboro yang tergolong seniman tua itu. Ia berjanji untuk mengakomodasi seniman muda yang akan membantu dirinya menjalankan roda organisasi.

Ketika dalam kondisi mati suri, sempat muncul ide-ide bagaimana DKS memiliki usaha sendiri sehingga tidak selalu bergantung kepada pemerintah.

Namun, di tengah kondisi ekonomi sulit dan realitas bahwa seniman tidak memiliki akses yang banyak di bidang ekonomi, kecuali menjual hasil karyanya, ide itu ternyata tidak bisa diwujudkan.

Selain itu, sempat muncul ide agar pengurus DKS mendapatkan gaji. Namun ide itu mendapatkan reaksi tidak setuju, antara lain dari mantan Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo (DKSid) Henri Nurcahyo.

“Di mana-mana lembaga yang nonprofit itu pengurusnya tidak digaji, karena mereka yang jadi pengurus adalah orang-orang yang memang punya komitmen untuk mengembangkan organisasi itu,” katanya ketika itu.

Pengamat seni rupa yang juga mantan wartawan itu menjelaskan, kalau pengurus DKS digaji, berarti mereka disamakan dengan karyawan. Konsekuensinya adalah mereka harus masuk kantor atau sekretariat DKS setiap hari dan memiliki jam kerja.

“Apa mereka sebagai seniman mau masuk kantor setiap hari dan punya jam kerja? Seharusnya masalah uang itu bisa didapat melalui program sehingga orang-orang yang bekerja saja yang mendapatkan honor atas kerjanya itu,” katanya.

Masalah-masalah seperti itu yang akan dihadapi oleh DKS di bawah kepemimpinan Sabrot dalam lima tahun ke depan, termasuk soal hubungan dengan walikota. ***
Penulis : MASUKI M. ASTRO

http://www.news.id.finroll.com/articles/20450-____perjalanan-panjang-menghidupkan-dewan-kesenian-surabaya-oleh-masuki-m.-astro____.html

Ada pendapat, sebagai orang lama, Anda tidak bakal membawa perubahan. Apa sikap Anda?

Sebenarnya saya memang tidak ingin mencalonkan diri. Tapi ketika musyawarah berlangsung, saya melihat kandidat-kandidat belum berpengalaman mengorganisasi orang. Mereka juga kurang bisa berdiplomasi kalau bertemu pejabat. Karena melihat calon ketua lainnya belum sepenuhnya memenuhi kriteria, saya berani mencalonkan diri. Paling tidak, saya memiliki pengalaman. Sejak awal berdiri, saya sudah terlibat dalam DKS. Saya tidak pernah menjadi ketua umum, tapi sempat jadi Sekjen DKS.

Apa pendapat itu memengaruhi Anda?

Saya orangnya praktis. Tidak mau terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Mungkin, orang akan membicarakan track record saya atau apa. Tidak apa-apa. Yang penting, saat menjadi ketua, saya berusaha melakukan yang terbaik. Kepengurusan kali ini harus berjalan dengan penuh keterbukaan dan manajemen yang baik. Ini memang tidak bisa dilihat sekarang. Tapi nanti. Akan terbukti dengan sendirinya.

Yang saya inginkan sekarang adalah ending yang baik. Maksudnya, semua hal yang saya lakukan bisa berakhir dengan baik. Termasuk kepemimpinan saya di DKS ini.

Bagaimana mewujudkan kepengurusan yang memenuhi standar tersebut?

Saya memasukkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Misalnya, Pak Suko Widodo. Dia ahli komunikasi. Dia saya jadikan ketua bidang komunikasi dan pengkajian. Lalu, ada Pak Hari Cahyono yang dikenal sebagai kolektor seni besar. Dia punya banyak program yang bagus untuk DKS. Karena itu, saya tempatkan beliau di ketua bidang pengembangan program. Saya juga merangkul anak-anak muda dari STKW (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta), SMKI, dan Unesa. Dulu kan mereka belum bisa bergabung.

Setelah kepengurusan terbentuk, apa langkah selanjutnya?

Ada tiga langkah penting yang saya siapkan. Pertama, membuat kepengurusan solid dan bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian, mengomunikasikan DKS ke semua kalangan. Seniman, budayawan, dan semua jaringan komunitas yang ada di Surabaya. Lalu, membuat program yang menyentuh kehidupan seni dan budaya di Surabaya.

Saya ini punya niat memperbaiki image DKS. Dulu, DKS sangat dikenal. Kalau ada seniman atau budayawan dari kota lain, pasti njujug ke DKS. Tapi tiga tahun terakhir, semuanya tidak ada. Nah, inilah yang ingin saya perbaiki.

Apa program yang akan dilaksanakan DKS nanti?

Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin memperbaiki kembali jaringan DKS dengan komunitas yang ada. Baik nasional maupun internasional. Saya ingin DKS bisa membawa nama Surabaya ke tingkat-tingkat tersebut. Lalu, saya ingin mewujudkan gedung kesenian. Selama ini Balai Pemuda yang dimanfaatkan sebagai gedung kesenian, tidak bisa menampung semuanya. Sekarang ini, konsep gedung kesenian itu sedang diusahakan Pemerintah Kota Surabaya. Dan yang berikutnya adalah mendirikan Institut Kesenian di Surabaya.

Program riilnya?

Mungkin, mengorganisasikan kegiatan seni dan budaya di Surabaya. Sekarang kita punya banyak festival. Ada Festival Seni Surabaya, ada Festival Cak Durasim, ada Cros Culture Festival, dan sebagainya. Penyelenggara acara-acara itu kan orangnya berbeda. Saya ingin mengajak semuanya duduk satu meja dan mengagendakan kegiatannya dengan baik. Jadi, nanti, orang di luar Surabaya bisa tahu. Misalnya, kalau Januari, Surabaya ada FSS, lalu Februari Cak Durasim, begitu seterusnya.

Anda yakin sumber daya yang ada mampu mewujudkan semua itu?

Kalau sumber daya kami iya. Seniman di Surabaya masih muda-muda. Mereka memiliki pemikiran luar biasa. Mungkin dari masyarakatnya. Lebih tepatnya apresiasi terhadap kegiatan seni dan budaya. Surabaya ini kota pedagang. Semuanya ada nilainya. Kecenderungan yang ada, sesuatu yang gratis sering diasosiasikan dengan kualitas yang tidak baik. Padahal, tidak begitu.

Pengalaman ketika menyelenggarakan FSS, kami menggratiskan biaya masuk karena semuanya sudah tercukupi oleh sponsor. Ternyata, yang datang tidak terlalu banyak. Ketika FSS berikutnya, kami menarik biaya. Eh, ternyata yang datang membeludak.

Mungkin, orang berpikir kalau ditarik bayar, pertunjukannya bagus. Padahal, tidak begitu. Banyak pertunjukan yang bagus yang digratiskan karena memang semua biaya sudah dipenuhi pendukung. (any rufaidah/dos)

Tentang Sabrot

Nama Lengkap: Sabrot Dodong Malioboro

Nama Asli: Slamet Sanusi Broto

Tanggal Lahir : 14 Agustus 1945

Nama istri : Retno Wijayanti

Nama anak : – Karana Anugerah

- Idayu Widuri

- Citra Romadhoni

- Era Natarhati

Pendidikan : – SDN Ketandan Surabaya

- SMP Saka Surabaya

- SMA Mahasiswa Surabaya

Karya : – Antologi pusi berjudul Antologi Empat Penyair bersama Hardjono WS, Jil P Kalaran, Abdul Qodir

- Antologi puisi berjudul Derai Cemara

- Antologi puisi berjudul Jaman Sonyaruri

- Mempersiapkan antologi puisi berjudul Raja Kampung

Sumber : Jawa Pos, Minggu, 01 Maret 2009

Dalam sambutannya, Walikota Surabaya Bambang DH berharap mudah-mudahan anggota Dewan Kesenian Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun program-program selama 5 tahun kedepan.

Bambang DH menambahkan, program dari DKS pada periode sebelumnya sudah cukup bagus, oleh karena itu para pengurus DKS periode 2009- 2014 diharapkan mampu melanjutkan program tersebut dan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

Adapun beberapa tugas dari Dewan Kesenian Kota Surabaya yakni menggugah dan memadukan segenap kesenian serta memajukan, memelihara dan melestarikan dalam rangka mewujudkan kebudayaan nasional.

Untuk menghibur para tamu undangan, pada kesempatan tersebut ditampilakan Kelompok Musikalisasi Puisi ‘Bledhek Sigar’ sebagai satu-satunya penyaji acara dalam prosesi pengukuhan ini.(tw)

Berikut Susunan Kepengurusan DKS periode 2009- 2014 :
Susunan Keanggotaan Badan Pekerja Harian (BPH)
1. Ketua Umum : Sabrot D. Malioboro (Penyair/ Bengkel Muda Surabaya )
2. Ketua I : Sukowidodo Waluyo (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unair)
3. Ketua II : Hari Cahyono (Pengusaha dan Penikmat Seni)
4. Sekretaris Umum : Desemba Sagita Tita Heru (Pengusaha dan Penikmat Seni)
5. Sekretaris I : M. Darajad (Aktivis PPP)
6. Sekretaris II : Farid Samlan (Aktor Teater Bengkel Muda Surabaya )
7. Bendahara Umum : Hanif Nashrullah (Aktor Teater Bengkel Muda Surabaya / Musisi ‘Bledhek Sigar’)
8. Wakil Bendahara : Suyitno (Aktivis Bengkel Muda Surabaya )
9. Komite Seni Rupa : M. Rizki (Perupa/ Dosen jurusan Seni Rupa STKW Surabaya)
10.Komite Sastra : Didik Wahyudi (Aktivis Teater Kampus ‘Institut’ Universitas Negeri Surabaya/ Unesa)
11.Komite Seni Teater: Harwi Mardianto (Ketua Jurusan Teater dan Film SMKN 9 Surabaya)
12.Komite Seni Tari : Diaz Tiarni (Koreografer/ Pengelola salah satu Sanggar Tari di Surabaya)
13.Komite Seni Musik: Bokir Surogenggong (Musisi/ Ketua Kelompok Pengamen Jalanan Kota Surabaya)
14.Biro Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan: Rusdi Zaki (Penyair Bengkel Muda Surabaya & Dosen jurusan Teater Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta/ STKW Surabaya).

Sumber : http://koransurabaya.com/?p=11

Pada tgl 14 September 1971 Walikota Surabaya Sukotjo mengundang para seniman Surabaya untuk berkumpul di ruang sidang kantor Walikota Surabaya. Undangan itu pelaksanaannya diserahkan kepada seniman-seniman yang berdekatan dengan Walikota, yakni yang pada bulan Februari 1971 ikut terkirim sebagai official/produser pementasan drama “Suara-suara Mati” ke Jakarta. Seperti diketahui dalam pementasan Drama 4 Kota di Jakarta, Pemerintah Kotamadya Surabaya ikut menjadi sponsor dengan mengirimkan drama “Suara-suara Mati”. Beranjak dari hubungan itu, maka Walikota meneruskan gagasannya untuk “menyegarkan” kehidupan seniman-seniman Surabaya, di lain pihak para seniman yang telah terkirim ke Jakarta itu banyak membawa oleh-oleh tentang tata kehidupan seniman Jakarta dan hubungannya dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Pada malam peresmian tgl. 14-9-1971 itu, Walikota sekali lagi membeberkan gagasannya akan memberikan bantuannya kepada para seniman. Sekali ini tidak berupa kanvas, atau cat, atau mesin ketik dan semacamnya yang diperlukan seniman dalam menggarap karyanya, tetapi lebih menyeluruh: sebuah gedung kesenian (Balai Pemuda) yang sedang dibangun.

Pak Kotjo dengan bantuan itu mengharap seniman-seniman bisa “mengurus dirinya” sendiri, dan tidak menghendaki adanya main politik-politikan dalam mengurus diri itu. Para seniman sekali ini diundang untuk melaksanakan bagaimana mengaturnya agar nantinya bantuan Walikota itu tidak sia-sia atau kapiran, sedangkan para seniman menerimanya dengan perasaan senang, tidak merasa diperlakukan tidak adil, saling sikut-sikutan, irihati dan jangan ada yang menggunakan kesempatan ini untuk “tempat mencari nafkah” perorangan.

Para seniman dekat Walikota cukup bijaksana dalam mengedarkan undangan. Selain undangan-undangan yang dikirimkan kepada seniman-seniman yang mereka kenal, nama dan alamatnya, diberitakan juga di koran-koran, sehingga bagi mereka yang merasa dirinya seniman bisa datang menghadiri pertemuan itu. Untuk menertibkan, maka sebelum hadir mereka diwajibkan mendaftarkan namanya dan pada bidang seni apa mereka melakukan kegiatan.

Lebih dari itu, seniman yang dekat Walikota itu memberikan “guiding” bagaimana kira-kira “wadah” yang digunakan para seniman nanti untuk menerima “bantuan” Walikota itu. “Guiding” yang berupa konsep “wadah” itu disusun oleh Drs. Putro Sumantono, Basuki Rachmat, Farid Dimyati, Amang Rachman dan Sanyoto Suwito. Mereka ini disebut pemrakarsa dalam konvensi seniman (untuk membedakan dengan musyawarah atau pertemuan-pertemuan seniman yang sudah beberapa kali diadakan, maka kita sebut saja peristiwa ini konvensi).

Di luar dugaan, ternyata di antara para hadirin juga ada yang menyiapkan konsep-konsep terperinci. Hal ini menjadi karena memang kepada mereka diminta sumbangan-sumbangan pikiran. Kericuhan terjadi karena sepintas lalu terdapat perbedaan landasan yang prinsipiil. Para seniman “undangan” terutama pada “paper” yang dibacakan oleh Gatut Kusumo, melandaskan diri bahwa seniman itu harus bebas, tidak terikat, jangan pemerintah ikut mendikte dalam mengerjakan karya-karyanya, sedang “konsep” pemrakarsa menyadari bahwa “wadah” yang bakal dibentuk itu adalah karena niat Pemerintah (Walikota) memberikan “bantuan”.

Karena itu “wadah” tadi berfungsi menjadi “pembantu Walikota”. Karena suara hadirin bagaimanapun juga lebih kuat dari suara-suara pemrakarsa, maka diadakan pembicaraan “yok-apa-enake”, bagaimana enaknya. Malam itu mereka berhasil memilih panitya perumus yang bakal merumuskan betapa “wadah” kegiatan seniman Surabaya itu, lengkap dengan anggaran dasar dan personalianya. Panitya perumus itu terdiri dari: Wiwiek Hidayat, Karyono Js, Basuki Rachmat, Gatut Kusumo dan Agil H. Ali.

Panitya ini berkewajiban “melaporkan” hasil kerjanya pada sidang yang bakal diadakan lagi. Sidang yang kedua konvensi para seniman Surabaya itu diadakan tanggal 30 September 1971. Panitya perumus membacakan hasilnya, yaitu “wadah” itu disebut Dewan Kesenian Surabaya, lengkap dengan Anggaran Dasar dan personalia Dewan Kesenian Surabaya. Sebagai bahan pembentukan Dewan Kesenian Surabaya itu adalah: pidato sambutan Walikota (tgl. 14-9-1971), konsep pemrakarsa, paper Gatut Kusumo dan saran-saran hadirin.

Duapuluhtiga orang seniman tercatat oleh Panitya Perumus untuk menjadi anggota Dewan Kesenian, dengan masa kerja dua tahun. Tapi, oleh sidang terpilih 13 orang saja., yaitu: 1. Drs. Putro Sumantono (cendikiawan-pejabat Kota), 2.Gatut Kusumo (pelukis-cineas), 3. Amang Rachman (pelukis), 4. Agil H. Ali (wartawan), 5. Basuki Rachmat (wartawan-sastrawan), 6. Farid Dimyati (dramawan-wartawan), 7. Wiwiek Hidayat (pelukis-wartawan), 8. Krishna Mustadjab (pelukis), 9. Karyono Js (pelukis), 10. Sunarto Timur (dramawan), 11. Teguh Srimulat (pemusik-show business), 13. Hasyim Amir MA (dramawan), 13. M. Daryono (pelukis).

Terpilihnya 13 orang ini justru karena mereka malam itu hadir dan dikenal oleh sidang. Mereka itu terpilih menurut ketentuan anggaran dasar yang baru dibacakan (½ suara hadirin + 1), dan ternyata semuanya terpilih. Sedang seniman yang diajukan perumus tapi tidak tampak batang hidungnya malam itu, dicoret. Di antara yang dicoret ini terdapat nama-nama: Drs. Budi Darma (cendikiawan-pengarang), Drs. Suripan Sadi Hutomo (sastrawan), Sanyoto Suwito (dramawan), Totilowati (pengarang-wartawan).

Ketigabelas nama yang terpilih ini kemudian akan diajukan kepada Walikota untuk dimintakan persetujuan Walikota (dan diangkat dengan surat keputusan Walikota). Walikota berhak menambah/mengurangi jumlah personalia ini. Sementara itu dari Walikota Surabaya didapat kabar bahwa gedung kesenian yang sekarang sedang dibangun dan diharapkan bisa digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan para seniman itu, akan selesai akhir bulan Desember 1971 dengan beaya Rp 70 juta.

Ditulis: Suparto Brata Dimuat Sinar Harapan (Jakarta) Senin, 18 Oktober 1971.

Sumber : http://supartobrata.com/?p=135