Home > Artikel, Berita, Events, Ludruk, Musik, Sastra, Sejarah, Seni Rupa, Tari, Teater, Tokoh > PERJALANAN PANJANG MENGHIDUPKAN DEWAN KESENIAN SURABAYA

PERJALANAN PANJANG MENGHIDUPKAN DEWAN KESENIAN SURABAYA

36softconstructionwithcookedbeansSetelah ditunggu dua tahun lebih, akhirnya Dewan Kesenian Surabaya (DKS) menyelenggarakan musyawarah dengan agenda utama pemilihan ketua umum pada Rabu (18/2).

Penyair Sabrot D Malioboro terpilih menjadi Ketua Umum DKS periode 2009-2014 dengan mengantongi 60 suara, mengalahkan Luhur Kayungga (teater) yang memperoleh 37 suara, Rokim Dakas (teater) sembilan suara, dan Desembe (pengusaha) hanya memperoleh enam suara.

Terpilihnya mantan anggota DPRD Surabaya di era Orde Baru itu merupakan rangkaian dari perjalanan panjang seniman Surabaya menghidupkan DKS.

Sejak musyawarah untuk memilih pengurus dengan sistem presidium pada 1 Mei 2004, DKS seperti mati suri.

Ketika itu, Ivan Haryanto meraih 74 suara, Yunus Jubair 31 suara, Surin Wilangon 26 suara dalam pemilihan yang diikuti 13 calon.

Atas perolehan itu, Ivan Haryanto, Yunus Jubair, dan Surin Wilangon ditetapkan sebagai presidium untuk memimpin DKS selama tiga tahun.

Sekitar dua bulan setelah terpilih, anggota presidium DKS dihadapkan pada masalah yang kemudian berlarut-larut, yakni tidak kunjung keluarnya SK kepengurusan dari Walikota Surabaya.

Kalangan seniman kala itu sudah berupaya melakukan pembicaraan dengan Wali Kota Bambang DH, namun tidak pernah berhasil karena hanya ditemui beberapa pejabat di bawahnya.

Pengurus DKS perlu mendapatkan SK Walikota, kata mantan Sekjen DKS, Autar Adillah karena keberadaan organisasi itu merupakan wujud dari instruksi Mendagri No. 5A tahun 1995.

“Jadi DKS ini resmi dibentuk atas instruksi Mendagri secara struktural yang tujuannya meningkatkan apresiasi seni bagi masyarakat serta membuat konsep kesenian untuk disumbangkan kepada pemerintah daerah. DKS ini bukan yayasan atau apa,” kata dosen Unesa itu.

Akibatnya, pengurus DKS saat itu beralasan tidak bisa melaksanakan program karena tidak ada legitimasi, termasuk dukungan dana dari pemerintah kota.

Menghadapi kenyataan tersebut, Ivan Haryanto ketika itu mengatakan, DKS sedang menghadapi tembok tebal. Ia mengemukakan, sejak 1971 DKS tidak pernah menghadapi masalah untuk mendapatkan SK Walikota.

Prof Dr Setya Yuwana Sudikan yang saat itu menjabat Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) mengatakan, belum turunnya SK tersebut karena masalah komunikasi. Ia mengemukakan, kemungkinan komunikasi sebelumnya kurang bagus dengan Bambang DH.

Guru Besar Unesa itu justru menyayangkan sikap pengurus DKS yang dianggap membesar-besarkan masalah karena menyatakan akan beraudiensi dengan DPRD. Sikap seperti itu justru dianggap merugikan DKS sendiri.

Sekitar Agustus 2004, pengurus DKS menggelar audiensi dengan DPRD Surabaya dengan menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Muhtadi dan Kepala Bagian Hukum Hadi Siswanto.

Pertemuan itu tidak membuahkan hasil, hanya bisa meluruskan pernyataan seorang pejabat pemerintah kota yang menyebut DKS sebagai ormas. Aktivis DKS juga berhasil meyakinkan bahwa kepengurusan DKS memang membutuhkan SK Walikota.

Sekitar November 2004, SK Walikota turun dengan jadwal pelantikan direncanakan pada 11, 12, atau 13 Nopember 2004. Meskipun demikian, bantuan dana dari Pemkot Surabaya untuk DKS harus menunggu tahun anggaran 2005.

Keluarnya SK itu ternyata belum menyelesaikan persoalan di DKS karena pelantikan yang dijanjikan pemkot ternyata molor lagi dengan jadwal ulang antara 22 hingga 26 Nopember.

Pelantikan akhirnya dilaksanakan 1 Desember 2004. Namun saat itu pengurus DKS memberikan kesan yang kurang baik bagi Walikota Bambang DH yang sudah mulai menunjukkan perhatian pada DKS.

Saat itu, Bambang DH yang dikenal sering datang ke acara tepat waktu, justru menemukan lokasi pelantikan yang kosong. Saat itu Bambang DH datang sekitar pukul 08.45 di ruangan tempat pelantikan di gedung balai kota.

“Tadi pukul 09.00 kurang 15 menit, sebetulnya saya sudah ke ruangan ini, tapi kok masih kosong. Kemudian ada seorang panitia pelantikan saya tanya, dan jawabannya, biasa seniman pak. Ini maknanya apa, saya tidak tahu,” kata Bambang saat itu.

Pelantikan yang dihadiri penyair Zawawi Imron, Prof Dr Setyo Yuwono Sudikan (Guru Besar Unitomo), Prof Dr Sam Abede Pareno itu tidak serta merta membawa DKS menjadi lembaga yang dapat memberikan masukan ke pemkot.

Padahal saat itu, ada dua guru besar yang dinobatkan menjadi anggota Biro Litbang DKS, yakni Prof Dr Ayu Sutarto dari Unej dan Prof Ir Johan Silas dari ITS.

Rupanya sistem kepemimpinan presidium menyulitkan langkah pengurus untuk bergerak. Ibaratnya satu kapal memiliki tiga nakhoda sehingga tidak ada kesatuan pandang dalam menjalankan roda organisasi.

Apalagi sekitar Desember 2005 atau setahun setelah dilantik, seorang anggota presidium diduga melarikan uang bantuan dari pemkot untuk DKS.

Saat itu, seorang anggota presidium merasa berhasil melobi pejabat pemkot sehingga DKS mendapatkan dana Rp50 juta. Pengurus itu merasa berhak mendapatkan uang bagian 20 persen atau sebesar Rp10 juta.

Masalah itu kemudian diselesaikan secara kekeluargaan karena pengurus tersebut mengembalikan uang DKS. Pengurus presidium itu akhirnya mengundurkan diri dari struktur DKS.

Persoalan uang dan tidak tepat waktu saat pelantikan bisa jadi menjadi catatan buruk DKS bagi pejabat Pemkot Surabaya. Karena itu pada proses selanjutnya, DKS tidak mendapatkan perhatian apa-apa dari walikota.

Ketika kepengurusan dengan sistem presidium yang boleh dikatakan tidak berbuat apa-apa untuk DKS itu berakhir 2007, organisasi kumpulan seniman itu tidak kunjung bisa menyelenggarakan musyawarah untuk memilih pengurus baru.

Salah satu persoalannya adalah, tidak ada perhatian dari pemerintah daerah setempat. Aktivis DKS kembali menghadapi kesulitan untuk menghadap walikota.

Bahkan mereka sempat bertemu dengan Wakil Walikota Arif Afandi yang dekat dengan seniman karena pejabat itu bekas wartawan.

Namun Arif yang berjanji menyampaikan aspirasi seniman itu rupanya tidak berhasil melobi atasannya. Buktinya, Bambang DH tetap belum bersedia bertemu seniman.

Padahal, menurut Farid Syamlam, ketika itu sang wakil menjanjikan agar musyawarah DKS bisa digelar Februari 2008. Waktu terus berjalan, tapi DKS tak kunjung bisa bergerak, apalagi pengurusnya sudah lari semua.

Satu-satunya pengurus yang ketika itu aktif menjalankan fungsinya adalah Farid Syamlan sebagai Humas yang juga merangkap Manajer Galeri Surabaya.

Pada situasi seperti itu, Pekmot Surabaya kemudian menghentikan batuan dana Rp2 juta setiap bulan ke DKS. Akibatnya DKS tidak mampu membayar telepon dan pegawai yang menjaga sekretariat yang terletak di bekalang masjid DPRD Surabaya itu.

Kini, penantian panjang itu telah selesai dan kepengurusan DKS kembali ke sistem awal dengan dipimpin seorang ketua umum dibantu beberapa ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya.

Sejumlah pekerjaan menunggu pengurus baru dengan komandan Sabrot D Malioboro yang tergolong seniman tua itu. Ia berjanji untuk mengakomodasi seniman muda yang akan membantu dirinya menjalankan roda organisasi.

Ketika dalam kondisi mati suri, sempat muncul ide-ide bagaimana DKS memiliki usaha sendiri sehingga tidak selalu bergantung kepada pemerintah.

Namun, di tengah kondisi ekonomi sulit dan realitas bahwa seniman tidak memiliki akses yang banyak di bidang ekonomi, kecuali menjual hasil karyanya, ide itu ternyata tidak bisa diwujudkan.

Selain itu, sempat muncul ide agar pengurus DKS mendapatkan gaji. Namun ide itu mendapatkan reaksi tidak setuju, antara lain dari mantan Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo (DKSid) Henri Nurcahyo.

“Di mana-mana lembaga yang nonprofit itu pengurusnya tidak digaji, karena mereka yang jadi pengurus adalah orang-orang yang memang punya komitmen untuk mengembangkan organisasi itu,” katanya ketika itu.

Pengamat seni rupa yang juga mantan wartawan itu menjelaskan, kalau pengurus DKS digaji, berarti mereka disamakan dengan karyawan. Konsekuensinya adalah mereka harus masuk kantor atau sekretariat DKS setiap hari dan memiliki jam kerja.

“Apa mereka sebagai seniman mau masuk kantor setiap hari dan punya jam kerja? Seharusnya masalah uang itu bisa didapat melalui program sehingga orang-orang yang bekerja saja yang mendapatkan honor atas kerjanya itu,” katanya.

Masalah-masalah seperti itu yang akan dihadapi oleh DKS di bawah kepemimpinan Sabrot dalam lima tahun ke depan, termasuk soal hubungan dengan walikota. ***
Penulis : MASUKI M. ASTRO

http://www.news.id.finroll.com/articles/20450-____perjalanan-panjang-menghidupkan-dewan-kesenian-surabaya-oleh-masuki-m.-astro____.html

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: